Artikel ini merupakan opini redaksi The Bandoeng Post dan tidak mewakili pandangan pihak manapun selain redaksi.
Saya masih ingat pertama kali membuka Wikipedia. Saat itu saya sedang mengerjakan tugas sekolah tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, dan tidak tahu harus mencari ke mana. Lalu Wikipedia ada di sana — terbuka, gratis, dan penuh dengan informasi yang saya butuhkan. Tidak perlu bayar. Tidak perlu daftar. Tidak perlu apa-apa.
Jutaan pelajar Indonesia merasakan hal yang sama. Dan hari ini, 23 April 2026, pemerintah mungkin akan memblokir semua itu.
Alasannya? Wikipedia belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Sebuah kewajiban administratif yang — menurut pemerintah — berlaku untuk semua platform digital tanpa terkecuali.
Secara aturan, pemerintah tidak salah. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar yang perlu kita ajukan bersama: apakah ini benar-benar prioritas yang tepat?
Satu Negara, Dua Realita yang Bertolak Belakang
Di satu sisi, kita menyaksikan pemerintah dengan tegas mengancam memblokir Wikipedia — ensiklopedia nirlaba yang dikelola oleh jutaan sukarelawan di seluruh dunia, tidak mencari keuntungan, dan tidak memungut biaya sepeser pun dari penggunanya.
Di sisi lain, ratusan — bahkan ribuan — situs judi online masih dapat diakses dengan mudah oleh siapapun di Indonesia. Cukup ketik beberapa kata di mesin pencari, dan dalam hitungan detik, pilihan platform judi terbuka lebar. Tanpa PSE. Tanpa regulasi. Tanpa hambatan berarti.
Ironi ini tidak luput dari perhatian publik. Warganet ramai menyuarakannya di media sosial: “Negara maju sebarkan ilmu seluas-luasnya, negara kita malah begini.” Kalimat itu pahit, tapi sulit untuk dibantah.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa regulasi PSE itu salah. Saya sedang mempertanyakan logika prioritas di balik penegakannya. Jika pemerintah benar-benar serius soal tata kelola digital — mengapa energi terbesar justru dihabiskan untuk mengejar platform yang memberikan pengetahuan gratis, sementara platform yang merusak — secara finansial, mental, dan sosial — masih bisa beroperasi hampir tanpa hambatan?
Wikipedia Bukan Sekadar Website
Bagi sebagian orang, Wikipedia mungkin terlihat seperti sekadar website referensi biasa. Tapi bagi jutaan pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat Indonesia — Wikipedia adalah jendela. Jendela menuju pengetahuan yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membeli buku tebal atau berlangganan jurnal ilmiah berbayar.
Wikipedia adalah salah satu proyek demokratisasi pengetahuan terbesar dalam sejarah manusia. Didirikan bukan untuk profit, dikelola bukan oleh korporasi besar, dan dibiayai bukan oleh iklan yang mengincar data pengguna. Ia dibangun oleh orang-orang yang percaya bahwa pengetahuan seharusnya gratis dan dapat diakses oleh siapapun — terlepas dari di mana mereka tinggal dan berapa penghasilan mereka.
Indonesia adalah salah satu pengguna Wikipedia terbesar di Asia. Wikimedia Foundation sendiri memperingatkan bahwa pemblokiran ini akan berdampak pada 248 juta pengguna Indonesia. Bukan 248 ribu. Bukan 248 juta klik. Tapi 248 juta manusia — warga negara — yang selama ini mengandalkan platform itu sebagai salah satu sumber informasi utama mereka.
PSE: Instrumen Governance atau Alat Kontrol?
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa regulasi PSE bukan alat sensor. Ia adalah instrumen tata kelola — untuk memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memiliki jalur komunikasi resmi dengan pemerintah, melindungi data pengguna, dan tunduk pada hukum yang berlaku.
Argumen itu masuk akal. Dan saya setuju bahwa setiap platform — termasuk Wikimedia Foundation — seharusnya menghormati hukum di negara tempat mereka beroperasi. Ini bukan soal “kita versus mereka.” Ini soal kepatuhan hukum yang berlaku setara.
Tapi Wikimedia Foundation punya kekhawatiran yang juga legitimate. Mereka adalah organisasi nirlaba yang mengelola platform berbasis kontributor sukarela dari seluruh dunia. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai PSE — yang mensyaratkan adanya entitas penanggung jawab di wilayah hukum Indonesia — bisa membuka celah bagi pengawasan pemerintah terhadap aktivitas editorial yang seharusnya independen. Termasuk identitas para editor sukarela yang selama ini bekerja dalam anonimitas demi kebebasan berekspresi.
Dalam konteks inilah argumen Wikimedia soal hak asasi manusia dan privasi menjadi relevan — bukan sekadar alibi untuk menghindari kewajiban administratif.
Yang Seharusnya Kita Tanyakan
Di tengah semua perdebatan teknis dan yuridis ini, ada pertanyaan yang lebih mendasar yang perlu kita renungkan sebagai masyarakat.
Kita hidup di era di mana informasi adalah kekuatan. Negara-negara yang paling maju di dunia memahami bahwa semakin luas akses warganya terhadap pengetahuan, semakin kuat fondasi peradaban mereka. Mereka tidak memblokir ensiklopedia. Mereka membangunnya. Mereka mendanainya. Mereka memastikan setiap warga negara — dari desa terpencil sekalipun — bisa mengaksesnya.
Kita di sini sedang mempertimbangkan langkah yang berlawanan arah.
Apakah Indonesia benar-benar ingin menjadi negara yang memblokir ensiklopedia? Apakah kita ingin dikenang sebagai bangsa yang memutus akses jutaan pelajarnya terhadap sumber pengetahuan gratis — karena sebuah kewajiban administratif yang belum terpenuhi? Apakah ini benar-benar yang terbaik yang bisa kita lakukan?
Solusi yang Seharusnya Ada
Saya tidak berdiri di sisi yang menolak regulasi. Saya berdiri di sisi yang mempertanyakan cara kita menjalankannya.
Jika memang PSE adalah kewajiban yang tidak bisa dikompromikan, maka pemerintah dan Wikimedia Foundation perlu duduk bersama dan menemukan formula yang memungkinkan keduanya berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental: kebebasan pengetahuan, privasi editor, dan akses publik yang tidak terganggu.
Banyak negara demokratis di dunia yang memiliki regulasi digital yang kuat tanpa harus memblokir Wikipedia. Artinya, ada jalan tengah yang bisa ditemukan — jika ada kemauan dari kedua pihak untuk benar-benar mencarinya.
Dan sementara itu, mungkin ada baiknya pemerintah mengalihkan sebagian energi dan sumber daya yang digunakan untuk mengejar Wikipedia — untuk lebih serius memberantas ribuan situs judi online, platform penipuan, dan konten berbahaya lainnya yang dampak nyatanya jauh lebih merusak bagi masyarakat Indonesia.
Penutup
Hari ini, nasib Wikipedia di Indonesia ditentukan dalam sebuah pertemuan di kantor Komdigi. Apapun hasilnya, satu hal sudah jelas: cara kita menangani kasus ini mencerminkan seberapa serius kita memandang nilai pengetahuan dalam masyarakat.
Wikipedia pernah membantu saya mengerjakan tugas sekolah. Ia membantu jutaan pelajar Indonesia lainnya setiap harinya. Gratis. Tanpa syarat. Tanpa agenda tersembunyi.
Apakah itu layak diblokir? Anda yang menilai.
— Redaksi The Bandoeng Post
Artikel ini adalah opini redaksi. The Bandoeng Post membuka ruang bagi pembaca yang ingin menyampaikan pandangan berbeda. Kirimkan tulisan opini Anda ke journalist@thebandoengpost.com
