Air mulai merangkak naik sejak Sabtu malam, 11 April 2026. Dalam hitungan jam, ketinggian air di sebagian Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, mencapai 1,6 meter. Jalan raya terputus. Permukiman terendam. Warga mengungsi dengan membawa barang seadanya. Dan Sungai Citarum — sungai yang sudah berkali-kali dijanjikan akan dibersihkan, dinormalisasi, dan dijaga — kembali meluap tanpa ampun.
Ini bukan kejutan. Ini bukan bencana yang datang tanpa tanda. Ini adalah pengulangan yang sudah terjadi bertahun-tahun, di tempat yang sama, dengan dampak yang sama, dan dengan respons pemerintah yang terkesan sama: turun ke lapangan, beri bantuan, buat pernyataan, lalu tunggu banjir datang lagi musim berikutnya.
Namun April 2026 berbeda — setidaknya dalam skala dampaknya. Hingga 14 April 2026, tercatat 21.228 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Bandung. Status tanggap darurat ditetapkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada tanda-tanda bahwa pemerintah mulai serius mencari solusi permanen — bukan sekadar tambal sulam.
Banjir yang Tidak Mengejutkan
Cuaca ekstrem yang melanda Bandung Raya pada awal April 2026 memang menjadi pemicu langsung. Hujan deras dengan durasi lebih dari satu jam memicu luapan Sungai Citarum, Cipalasari, dan Cigede secara bersamaan — menciptakan gelombang banjir yang merendam tiga desa dan satu kelurahan di Kecamatan Dayeuhkolot sekaligus.
Di Kampung Cilisung, ketinggian air mencapai 120 hingga 160 sentimeter. Jalan Raya Dayeuhkolot tergenang setinggi 50 hingga 100 sentimeter, memutus akses kendaraan sepenuhnya. Hingga 17 April 2026, wilayah-wilayah seperti Baleendah dan Bojongsoang masih terendam air setinggi sekitar 50 sentimeter — memutus jalur transportasi utama dari dua arah: Bandung-Majalaya dan Bandung-Banjaran.
Tanggul di Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, jebol. Jembatan penghubung Kecamatan Ibun dan Kecamatan Majalaya ambles pada 16 April 2026, memutus akses vital antarwilayah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus sungai di wilayah Banjaran — korban yang mengingatkan kita bahwa angka-angka dalam laporan bencana selalu menyembunyikan kisah-kisah manusia yang jauh lebih menyakitkan.
Sedikitnya 13 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung menjadi daerah langganan banjir — termasuk Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Majalaya, dan Rancaekek. Angka ini bukan statistik baru. Ini adalah peta bencana yang sudah diketahui semua pihak selama bertahun-tahun.
Akar Masalah yang Tak Pernah Tuntas
Untuk memahami mengapa banjir di Kabupaten Bandung terus berulang, kita perlu memahami geografi wilayah ini. Kabupaten Bandung berada di sebuah cekungan — sebuah mangkuk raksasa yang secara alamiah menampung aliran air dari berbagai arah. Sungai Citarum dan puluhan anak sungainya mengalir melewati wilayah ini, membawa air dari pegunungan di hulu menuju hilir.
Masalahnya, kapasitas sungai-sungai itu tidak lagi mampu menampung debit air yang terus meningkat. Ada beberapa alasan utama untuk ini.
Pertama, alih fungsi lahan yang masif di kawasan hulu. Perkebunan teh dan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air telah berubah menjadi lahan pertanian sayuran seperti kentang. Tanaman semusim ini tidak memiliki akar yang cukup dalam untuk menahan tanah — sehingga saat hujan lebat, air langsung mengalir ke sungai tanpa diserap terlebih dahulu oleh tanah, membawa serta sedimen yang menyumbat sungai.
Kedua, bangunan liar di sepanjang sempadan sungai. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebutkan temuan masifnya bangunan liar atau bangli yang memicu penyempitan badan sungai. Ketika sungai menyempit, kapasitasnya untuk menampung air berkurang drastis — dan saat debit meningkat, air pun meluap ke permukiman di sekitarnya.
Ketiga, sedimentasi yang terus menumpuk. Tanpa pengerukan dan normalisasi yang rutin, endapan lumpur di dasar sungai semakin tebal — mengurangi kedalaman sungai dan memperparah risiko luapan saat debit tinggi.
Kombinasi dari tiga faktor ini, ditambah dengan curah hujan ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global, menciptakan situasi di mana banjir bukan lagi pertanyaan “apakah” — melainkan “kapan” dan “seberapa parah.”
Respons Pemerintah: Antara Keseriusan dan Keterbatasan
Kali ini, respons pemerintah terlihat lebih serius dari biasanya. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat dan mengalihkan anggaran peringatan Hari Ulang Tahun daerah untuk penanganan korban banjir — sebuah keputusan simbolis namun bermakna.
BPBD Kabupaten Bandung mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sekitar Rp900 juta untuk penanganan di lapangan, ditambah bantuan dari BNPB sebesar Rp310 juta. Bupati Dadang Supriatna turun langsung meninjau lokasi terdampak di Rancaekek pada 16 April 2026.
Lebih dari sekadar bantuan darurat, Bupati Dadang juga mengambil langkah yang lebih strategis. Ia resmi menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas Penertiban Bangunan Liar di sepanjang sempadan sungai — langkah yang sudah lama dibutuhkan namun selalu tertunda karena kompleksitas sosial dan politik.
Bupati Dadang juga mendesak pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali Satgas Citarum Harum — program prestisius yang pernah menjadi prioritas nasional namun belakangan redup. Ia mengirimkan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat, menekankan bahwa tanpa intervensi pusat, APBD Kabupaten Bandung tidak akan mampu menanggung beban infrastruktur penanggulangan banjir yang dibutuhkan.
Pada 21 April 2026, Bupati Dadang menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Jakarta — setelah difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang sebelumnya meninjau langsung lokasi banjir di Solokanjeruk. Dalam pertemuan itu, diusulkan tiga proyek strategis yang mendapat persetujuan kementerian untuk mulai dibangun tahun ini.
Tiga Solusi Jangka Panjang yang Diusulkan
Dari pertemuan dengan Kementerian PUPR, tiga proyek strategis mendapat lampu hijau untuk segera direalisasikan:
Pertama, penanganan dan normalisasi Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk. Sungai ini menjadi salah satu sumber utama luapan yang menghantam wilayah timur Kabupaten Bandung setiap tahunnya.
Kedua, pembangunan kolam retensi Tegalluar di Kecamatan Bojongsoang. Tegalluar menerima limpasan air dari empat sungai sekaligus — Cikeruh, Citarik, Citarum, serta aliran dari Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tanpa kolam retensi sebagai penampung, wilayah ini akan terus jadi korban setiap musim hujan.
Ketiga, pembangunan kolam retensi Sukamanah di Kecamatan Rancaekek — kawasan yang dalam beberapa pekan terakhir sempat memiliki ratusan hektar sawah terendam hingga lebih dari satu meter.
Selain ketiga proyek tersebut, pemerintah juga berencana membangun floodway atau sodetan di Cisangkuy sepanjang 8,1 kilometer — mencakup pelebaran, pengerukan, dan pembuatan jalur baru untuk mengalirkan debit air hingga 230 meter kubik per detik langsung ke Sungai Citarum.
Gubernur Dedi Mulyadi: Tata Ruang Harus Dibenahi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan banjir di Bandung Raya tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dalam pernyataannya usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 pada 20 April 2026, ia menyebutkan tiga langkah utama yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pertama, mengembalikan tata ruang ke fungsi alam — memperbanyak ruang hijau meski langkah ini dipastikan akan menuai resistensi dari berbagai pihak yang selama ini menikmati alih fungsi lahan secara tidak tepat. Kedua, menghentikan alih fungsi lahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayuran. Ketiga, mempersiapkan pembangunan bendungan di kawasan Kertasari sebagai solusi pengendalian banjir jangka panjang.
Namun tidak semua pihak puas dengan respons tersebut. Sejumlah warga Baleendah secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka — mempertanyakan mengapa pemimpin provinsi baru bergerak serius setelah bencana terjadi, bukan sebelumnya.
Ancaman Ganda: Banjir Hari Ini, Kekeringan Besok
Di tengah penanganan banjir yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah harus memikirkan ancaman berikutnya: kekeringan akibat El Nino. Berdasarkan analisis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), potensi El Nino pada 2026 perlu diwaspadai terutama pada periode April hingga Oktober.
Ini adalah ironi yang pahit: Kabupaten Bandung harus menghadapi ancaman kelebihan air di satu musim, dan kekurangan air di musim berikutnya. Keduanya berakar pada masalah yang sama — kerusakan ekosistem dan tata ruang yang tidak terkendali selama puluhan tahun.
Bupati Dadang telah menginstruksikan pemetaan wilayah rawan kekeringan sejak dini — memastikan sektor pertanian memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi potensi gagal panen di pertengahan tahun.
Bukan Sekadar Masalah Teknik, Tapi Masalah Komitmen
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyuarakan apa yang sudah lama dirasakan banyak pihak: penanganan banjir di Bandung tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Diperlukan langkah jangka panjang yang terintegrasi dan berkelanjutan — melibatkan koordinasi lintas kabupaten dan bahkan lintas provinsi.
Infrastruktur seperti kolam retensi dan normalisasi sungai memang penting. Tapi tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola lahan, penegakan hukum terhadap bangunan liar, dan komitmen untuk tidak terus-menerus mengubah kawasan resapan air menjadi lahan terbangun — proyek-proyek fisik itu hanya akan memperlambat, bukan menghentikan, siklus banjir yang sudah berjalan terlalu lama.
April 2026 mungkin menjadi titik balik — atau mungkin hanya satu episode lagi dari cerita panjang yang belum menemukan akhirnya. Yang pasti, 21.228 jiwa yang terdampak bulan ini tidak bisa menunggu lebih lama untuk jawaban yang sesungguhnya.
Sumber
- Kompas Bandung — Penanganan Banjir Bandung Dikebut, Danau Retensi Dibangun hingga Sampah Diolah Jadi Energi
- Kompas Bandung — Citarum Meluap, Ribuan Rumah di Dayeuhkolot Bandung Terendam Banjir Hingga 1,6 Meter
- Kompas Bandung — Persoalan Banjir di Bandung, Bupati Instruksikan Penertiban Bangli dan Usul Aktifkan Citarum Harum
- Radar Bandung — Pemkab Bandung Tetapkan Tanggap Darurat Banjir
- Tribun Jabar — Tanggul Jebol dan Air Kiriman, DPR RI Dorong Penanganan Banjir Terpadu Bandung Raya
- Q Jabar — Percepatan Penanganan Banjir, Bupati KDS Temui Menteri PUTR RI
- Antara Jabar — Waspada El Nino 2026, Pemkab Bandung Mulai Petakan Wilayah Rawan Kekeringan
